Joko Widodo
| Ir. H. Joko Widodo | |
|---|---|
 | |
| Gubernur DKI Jakarta ke-16 | |
| Masa jabatan 15 Oktober 2012 – 31 Mei 2014 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Wakil | Basuki Tjahaja Purnama |
| Didahului oleh | Fauzi Bowo Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1] |
| Digantikan oleh | Basuki Tjahaja Purnama(Pelaksana Tugas)[2] |
| Wali Kota Surakarta ke-16 | |
| Masa jabatan 28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012 | |
| Penguasa monarki | Pakubuwana XIII |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Gubernur | Mardiyanto Ali Mufiz Bibit Waluyo |
| Wakil | F.X. Hadi Rudyatmo |
| Didahului oleh | Slamet Suryanto |
| Digantikan oleh | F.X. Hadi Rudyatmo |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 21 Juni 1961  Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik |  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Suami/istri | Ny. Hj. Iriana |
| Anak | Gibran Rakabuming Raka[3] Kahiyang Ayu[4] Kaesang Pangarep[4] |
| Alma mater | Universitas Gadjah Mada |
| Pekerjaan | Pengusaha |
| Agama | Islam |
Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[5] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[6]
Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,[7] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur.[7] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.[8] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.[9] Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[10] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[11] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[11] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".[12] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.[13] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[6]
Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[14] Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat,[15] Kartu Jakarta Pintar,[16] lelang jabatan,[17] pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,[18][19] pengembalian fungsi waduk dan sungai,[20] serta penyediaan ruang terbuka hijau.[21]
Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.[22][23] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[24] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan.[25] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputrimenyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.[26] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[27]
Daftar isi
[sembunyikan]- 1 Masa kecil
- 2 Masa kuliah dan berwirausaha
- 3 Wali Kota Surakarta
- 4 Gubernur DKI Jakarta
- 4.1 Pilkada 2012 putaran kedua
- 4.2 Pasca Pilkada 2012
- 4.3 Pengambilalihan Sumber Daya Air
- 4.4 Peningkatan upah minimum provinsi
- 4.5 Pembenahan transportasi umum
- 4.6 Rotasi jabatan
- 4.7 Banjir tahunan Jakarta
- 4.8 Pembenahan saluran air
- 4.9 Pembenahan permukiman
- 4.10 Pembenahan pendidikan dan kesehatan
- 4.11 Jakarta sebagai Kota Festival
- 4.12 Pembenahan tata kota
- 4.13 Reformasi keuangan dan anggaran
- 5 Calon presiden
- 6 Agama
- 7 Penghargaan
- 8 Gaya kepemimpinan
- 9 Gaya kampanye
- 10 Citra politik
- 11 Sorotan media internasional
- 12 Kontroversi
- 13 Lihat pula
- 14 Referensi
- 15 Bacaan lanjutan
- 16 Pranala luar
Masa kecil
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[28] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[29] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa diBoyolali.[30] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[31]
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[7][32] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[33]
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[34] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[35]
Masa kuliah dan berwirausaha
Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii diDataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.[36]
Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[32]
Wali Kota Surakarta
Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[8] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[9] Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.[13]
Rebranding Solo
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.[11] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[37]
Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia.[38] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival.[39] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing (konferensi), dan exhibitions (pameran).[11] Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.[11] Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek IstanaMangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International Performing Arts Festival pada tahun 2009.[11]
Mendamaikan Keraton Surakarta
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[40]
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[41]
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[42] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[43] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[44]
Pembenahan pedagang kaki lima
Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatannguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.[12]
Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.[12]
Konflik dengan Bibit Waluyo
Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional.[45] Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa TengahBibit Waluyo,[45] sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang kebijakan gubernur.[45] Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo, yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta.[46] Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang".[45]
Pembenahan transportasi umum
Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.[10] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo danYogyakarta menandatangani Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada Kereta api Prambanan Ekspressyang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan Trans Jogja.[10]
Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.[47] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.[48]
Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresnayang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.[49]
Hari bebas kendaraan bermotor
Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.[50] Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.[51]
Pembenahan pendidikan dan kesehatan
Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).[52] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.[53]Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".[53] Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".[53] Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.[54] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver".[54] Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.[54] Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold.[54] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.[54]
Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.[52]
Solo Techno Park dan Esemka
Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di Jebresini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.[55] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka(yang merupakan mobil buatan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.[56]Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.[56]Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.[55] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,[55] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.[57]
Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.[58]
Peninggalan lain
Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan).[11] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.[11]
Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010[59] dan Pasar Burung Depok.[60] Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat.[61] Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.[11] Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.[60]
Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013.[62] Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.[62]
Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.[9] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.[9]
